Mengawal gagasan, peristiwa dan informasi Sulawesi Barat [ Beranda ] [ Tentang : Redaksi | Sulbar ] [ Hubungi Kami ] [ Menulislah disini ! ] [ Pedoman Pemberitaan ]

SulbarDOTcom
Kalindaqdaq (Pantun Mandar) :

"Na tama di Balanipa, maindang kedo puang, naupokedoi naung molimbo limbo"
Saya akan ke Balanipa, meminjam/memeperhatikan tegur sapa yang sopan, gerak langkah yang santun, demi kucontohi, kuikuti untuk menghadiri acara-acara resmi
KOLOM
Pilkada, Politik Uang dan Tanggung Jawab Parpol
SulbarDOTcom - Pilkada, Politik  Uang dan Tanggung Jawab Parpol


 Penulis
: HAMKA BAHARUDDIN
 Jumat, 22 April 2016 14:06:36  | Dibaca : 766 kali
 
Sulbar.com -
Hajatan demokrasi tinggal menunggu waktu. Rakyat Sulawesi Barat akan menjadi saksi sekaligus penentu lahirnya pemimpin baru yang akan membawa provinsi paling muda ini ke arah yang lebih baik. Sumber daya politik para bakal calon massif digerakkan dalam kerangka mengukur sejauh mana tingkat popularitas dan elektabilitas sang bakal calon pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat di tahun 2017 mendatang.  

Ya, tak bisa dipungkiri,  bahwa dalam setiap proses hajatan politik, seperti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) selalu diwarnai transaksi yang acapkali mengajari warga untuk memilih berdasarkan jumlah nominal uang atau barang yang ditawarkan. Atau populernya: Politik Uang alias money politic.

Money politic menjadi fakta miris di tengah tuntutan terlaksananya penyelenggaran Pilkada yang demokratis untuk memilih pemimpin yang pro rakyat.  Praktek money politic menjadi benalu perusak pada batang pohon demokrasi yang ditanam oleh para aktivis pro-demokrasi di masa reformasi saat meruntuhkan rezim pemerintahan orde baru.

Padahal, idealnya, pada Pilkada yang demokratis dan bermartabat rakyat memilih pemimpinnnya berdasarkan hati nurani yang juga tanpa mengenyampingkan kualitas dan intergitas dari calon pemimpin tersebut. Namun jika benalu Praktik Money Politic terus menerus terjadi, maka akibat yang akan ditimbulkan bukan lagi pemimpin yang lahir, tetapi penguasa tiran yang  korup.

Masih terekam dalam memori penulis, kekhawatiran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Barat yang juga ikut prihatin mengenai praktek money politic yang terus menghantui pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Sulawesi Barat. Melalui pernyataannya  disalah satu media terkemuka di Sulawesi Barat, dia secara tegas mengemukakan  kekhawatirannya atas fenomena tersebut  (Kamis/Antara (16/01/2014).

Tanggung Jawab Partai Politik

 Harapan penulis sebenarnya tertuju bagi partai politik (parpol) sebagai salah satu pilar demokrasi.  Yang salah satu tugas utamanya  melakukan pendidikan politik kepada warga. Pendidikan politik menjadi sebuah keniscayaan dalam rangka meminimalisir berlangsungnya praktek money politik di ruang kehidupan warga. 

Saat ini, justru yang terjadi, Parpol malah menyibukkan diri melakukan rekrutmen politik yang mengabaikan  kualitas dan integritas sejumlah aktor untuk  masuk menjadi pengurus dan calon legislatif di parpol bersangkutan. Kemudian  para elit parpol pun terlalu vulgar mempertontonkan ke publik konsolidasi para elitnya tentang bagi-bagi kekuasaan yang justru menjadi tontonan tak mendidik. Disamping fakta memiriskan lainnya, misalnya para pengurus parpol baru aktif menjelang dihelatnya Pilkada atau Pemilu.

Tak heran, dengan kondisi yang serba paradoks tersebut, masyarakat memperlihatkan kemarahannya dengan mengusung bakal calon gubernur melalui jalur independen, yaitu dengan mengumpulkan KTP sebanyak-banyaknya. Parpol pun dianggap tak penting untuk terlibat disitu.    

Fenomena anti Parpol kini  sudah terjadi di DKI Jakarta dengan munculnya Komunitas “Teman Ahok”. Warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Teman Ahok meminta Gubernur Incumbent Bazuki Jhaja Purnama alias ahok untuk “ogah” menggunakan  Parpol menjadi kendaraannya di  di Pilgub DKI.   
 
Apa yang terjadi di DKI Jakarta, bisa juga terjadi di Sulawesi Barat apabila para petinggi Parpol tidak merefleksi diri dan kembali menjalankan tugasnya yaitu menjadi pilar demokrasi yang sesungguhnya, sebagai pengejawantahan demokrasi yang substansial melalui pendidikan politik.   Kita tidak berharap pohon demokrasi yang sudah sekian tahun dirawat, disiram dan dipupuk, menjadi layu bahkan kering, tatkala nilai-nilai substansial demokrasi tergerogoti hanya karena sebuah benalu yang dinamakan Money Politic. Pun, para pembaca  pasti berharap hal itu tidak terjadi bukan ?  

 
Tag : polman
 
Tentang Penulis
Penulis Nama : HAMKA BAHARUDDIN

Selain sebagai Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Polewali Mandar, dirinya juga tercatat sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Polewali Mandar. Dan kini terbilang aktif dalam berbagai forum diskusi pencerahan.
 MAIN MENU
> Home
> How to go to SULBAR
v Accomodation :
   - Hotel
   - Rumah Makan (Restaurant)
> Obyek Wisata (Destination)
> Kalender Wisata (Event Calendar)
> Directory
> Peluang Investasi (Investment)
> Perpustakaan Online (Library)
v Pemerintahan (Gov) :
   - Aparatur Pemerintah (Gov Officer)
   - Tender Online / eProcurement

 

 

Email : info [at] sulbar.com | Email Redaksi : redaksi [at] sulbar.com

Situs ini merupakan situs berita online independen seputar wilayah Sulawesi Barat
This site is an independent online news sites around the area of West Sulawesi

copyright © 2004 - 2017 SulbarDOTcom - http://www.sulbar.com/

Online sejak 16-okt-2004

Saat ini orang Online.
Jumlah pengunjung : 522,127

web server monitoring service RSS