Sulawesi Barat Online | Rusnaedi Kritisi Rencana Pemerintah Menaikkan TDL

PERISTIWA

Rusnaedi Kritisi Rencana Pemerintah Menaikkan TDL

Rusnaedi, Politisi Muda Partai Demokrat Polewali Mandar

Penulis

: FIKAR MAKKASAU

Minggu, 11 Juni 2017 13:55:01 | Dibaca : 1721 kali

Sulbar.com - Rencana pemerintah untuk kembali menaikkan tarif dasar listrik (TDL) 900 VA sebesar 143 persen dari Rp 605 per kwh, menjadi Rp 1352 per kwh mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan.

Tak pelak, salah satunya dari legislator muda Partai Demokrat, Rusnaedi memberikan penilaian yang krtis atas kebijakan pemerintah tesebut yang menurutnya sangat tidak pro rakyat.

Menurut plotisi muda yang kini duduk sebagai anggota Komisi I DPRD Polman ini kebijakan pemerintah tersebut sangatlah tidak menguntungkan rakyat ekonomi menengah kebawah. Utamanya di tengah perekonomian yang dinilainya, masih belum stabil.

Dia mengatakan, kenaikan TDL akan mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat. Daya beli masyarakat dipastikan akan menurun dan itu akan berimplikasi serius pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

"Kenaikan biaya dan tarif tertentu justru bakal menambah kesengsaraan rakyat kecil yang sangat dirasakan akibat rendah harga jual hasil pertanian dan yang lain," paparnya saat di konfirmasi SulbarDOTcom (11/6) siang tadi.

Legislator termuda Polman ini juga menyampaikan wacana pemerintah untuk menaikan TDL dinilai terlalu tergesa-gesa di tengah kondisi keuangan negara yang masih cukup stabil.

"Seharunya aturan tersebut dibatalkan saja dan pemerintah harus mencari solusi lain agar bisa mengurangi beban perekonomian masyarakat," tegasnya.

Selain mempertimbangkan kenaikan, Rusnaedi juga meminta pemerintah menekan kebocoran transmisi guna meningkatkan efisiensi penyaluran daya listrik.

"Peningkatan efisiensi itu dilakukan di semua lini dengan menekan tingkat losses (susut tenaga listrik) serendah mungkin," ungkapnya menawarkan solusi.

Dia menambahkan, dalam jangka pendek pemerintah harus bisa melakukan negosiasi harga pembelian bahan bakar untuk mendapatkan potongan harga sehingga bisa melakukan penghematan.

Rusnaedi mengatakan, pemerintah bisa mengurangi porsi BBM dan meningkatkan energi terbarukan.

"Dalam memenuhi kebutuhan energi domestik, pemerintah harus memprioritaskan program diversifikasi energi. Pemerintah itu juga harus mengurangi markup dalam kegiatan penyediaan energi nasional sehingga mendorong investasi dan ketersediaan energi lebih murah," imbuhnya.

Tag : polman

Tentang Penulis
	Nama : FIKAR MAKKASAU Selain aktif sebagai jurnalis, dirinya juga dikenal aktif sebagai pemerhati lingkungan dan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat