Sulbar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) harusnya melibatkan masyarakat dalam setiap program yang tengah digalakkan, tidak tekecuali pada program penghargaan piagam adipura. Bahkan seharusnya Pemkab Polman tidak hanya fokus pada penghargaan, yang acapkali terkesan terjebak pada proyek pencitraan semata, tetapi mestinya lebih sebagai upaya pelayanan dan pemajuan di semua sektor dan lini pembangunan. Begitu tuturan kritis yang dilontarkan Sahabuddin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepada SulbarDOTcom belum lama ini.
Sebagai anggota legislatif Polman yang membidangi masalah lingkungan, Sahabuddin berharap, kiranya program adipura yang tetap dapat dipertahankan dan kiranya mampu menginspirasi dan melakukan pelibatan semua pihak dan semua sektor yang ada di Kabupaten Polewali Mandar.
"Saya sebagai Anggota DPRR Kabupaten Polman, yang membidangi masalah lingkungan hidup dan penataan ruang, sangat mendukung apa yang menjadi priortitas pemerintah saat ini. Piala Adipura perlu dipertahankan, namun perlu juga dilibatkan masyarakat," ungkap Sahabuddin yang juga anggota Komisi III itu.
Disamping itu, lanjut Sahabuddin, meskipun Polman sudah mendapatkan penghargaan, namun Pemkab juga harus fokus pada pembangunan infrastrukutr dan pengembangan ekonomi masyarakat. Sebab kata, Sahabuddin, Polman masih dikatergorikan sebagai Kabupaten yang masih dalam tahap menuju kemapanan dan kemadirian.
"Yang menjadi problem itu, ketika pemerintah berbenah hanya karena ingin mendapat penghargaan. Disisi lain, program pro rakyat terabaikan. Dan saya yakin, penghargaan akan mampu sejalan dengan kemajuan sebuah kabupaten, maju disegala aspek, terutama pembangunan infrastrukturnya," ucapnya.
DPRD merupakan lembaga mitra eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, sehingga diperlukan komunikasi yang intens dalam menjalankan setiap program. Salah satunya, DPRD melakukan pengawasan terhadap pemerintah sebagai lembaga teknis yang menjalankan program. Sehingga wacana piagam adipura mampu diwujudkan sebagai Polman menuju Kota Bersih.
"DPRD itu kan, sebagai lembaga mitra eksekutif, sehingga kita tugasnya juga banyak melakukan sosialisasi kemasyarakat tentang wacana itu," tandas Sahabuddin yang juga Ketua terpilih Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Barat ini.
|
Home
Accomodation :
